Terungkap, Dugaan Penggelembungan Sewa Kursi Plastik Bunga Desaku di Jelbuk, Publik Minta APIP Turun Tangan

Jember ,PN – Sorotan publik terhadap pengelolaan anggaran sewa mebel dalam rangkaian program Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan (Bunga Desaku) di Kabupaten Jember kembali mencuat.

Setelah sebelumnya terbongkar dugaan markup di Kecamatan Semboro dan Gumukmas, paket pengadaan sebelumnya terjadi di Kecamatan Jelbuk.

Berdasarkan penelusuran media ini , tercatat adanya paket Belanja Sewa Mebel di Satuan Kerja Kecamatan Jelbuk Tahun Anggaran 2026 dengan nilai kontrak mencapai Rp70,48 juta.

Angka puluhan juta rupiah untuk satu kali pos belanja sewa mebel tersebut memicu tanda tanya di kalangan pemerhati anggaran daerah.

Pasalnya, nilai tersebut dinilai terlampau tinggi jika dibandingkan dengan standar harga sewa kursi maupun mebel di pasaran lokal Jember.

BACA JUGA : Buntut Panjang, Anggaran “Bunga Desaku” di Semboro dan Gumukmas Jember Picu Desakan Audit

Rincian Paket Pengadaan
Merujuk pada dokumen, paket tersebut berstatus selesai dengan rincian informasi sebagai berikut:
nama paket belanja sewa mebel (kode paket: 11149915000 / kode RUP 68187308) satuan kerja Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember

Metode Pengadaan Langsung (Kontrak Lumpsum)
tanggal pembuatan 29 Oktober 2026
Pagu Rp76.500.000
nilai Hasil Perkiraan Sendiri (HPS) Rp76.479.000
1 Peserta alias non tender.

Dalam riwayat proses pengadaannya, paket ini sempat tercatat diulang dengan keterangan bahwa peserta tidak menyampaikan dokumen penawaran setelah adanya pemberian waktu perpanjangan.

Adapun pelaksana yang ditetapkan sebagai pemenang dalam paket tersebut adalah CV. Kartika Management, yang beralamat di Dusun Krajan RT 001/RW 001, Desa Pringgodani, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember.

Dari harga penawaran awal sebesar Rp72.150.000, nilai kontrak disepakati melalui hasil negosiasi menjadi Rp70.485.000.

Munculnya dugaan ketidakwajaran atau potensi penggelembungan harga (mark-up) didasarkan pada kalkulasi kasar kebutuhan kursi kegiatan tingkat kecamatan dibandingkan dengan besaran nilai negosiasi Rp70,48 juta tersebut.

Namun, karena kontrak menggunakan sistem lumpsum dan rincian harga satuan tidak terpublikasi secara detail di laman pengadaan, publik belum dapat mengetahui spesifikasi pasti barang yang disewa.

Belum terkonfirmasi apakah nilai tersebut murni diperuntukkan bagi sewa kursi plastik standar, atau mencakup jenis mebel lain dengan durasi sewa tertentu.

Menanggapi selisih harga tersebut,Jumantoro, menduga adanya mark-up harga dalam paket tersebut.

Menurutnya, jika harga pasar lokal sekitar Jelbuk hanya Rp4.000 hingga Rp6.000, maka total wajar untuk 5.000 kursi seharusnya hanya Rp20 juta hingga Rp30 juta, bukan Rp70,48 juta.

“Ini kursi plastik yang di bungkus kain/sarung seperti kursi hajatan, bukan kursi sofa. Masa sewa sehari harganya Rp14 ribuan per buah termasuk antar jemput,”katanya,16 November 2026 sepulangnya dari Jakarta.

Ia menegaskan, dugaan tersebut masih perlu dibuktikan melalui klarifikasi Kecamatan Jelbuk dan pemeriksaan APIP maupun APH.

Redaksi menegaskan bahwa sorotan ini merupakan bentuk kontrol sosial berbasis data terbuka dan bukan merupakan kesimpulan hukum.

Pembuktian ada atau tidaknya penyimpangan anggaran sepenuhnya menjadi kewenangan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) maupun Aparat Penegak Hukum (APH).

Upaya Konfirmasi media ini baik melalui chat Watshap dan panggilan suara kepada Camat Jelbuk, PPK yang sudah menggelar Bunga’ Desa’ku pada tanggal 31 Oktober 2026 lalu belum terjawab, guna menjaga prinsip keberimbangan berita (cover both sides), redaksi tengah berupaya meminta klarifikasi resmi terkait jumlah unit kursi/mebel yang disewa, spesifikasi barang, durasi penyewaan, serta harga satuan per unit.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kecamatan Jelbuk maupun PPK terkait belum memberikan keterangan resmi. (mj)