Anggaran Sewa Kursi dan EO Tembus Ratusan Juta “Bunga Desaku” di Semboro dan Gumukmas Diborong Dua Perusahaan Dari Satu Desa

Jember,PN – Pelaksanaan program “Bunga Desaku” (Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan) di Kecamatan Semboro dan Kecamatan Gumukmas menyisakan tanda tanya besar.

Anggaran dengan total mencapai Rp553 juta untuk dua kecamatan tersebut diketahui diborong oleh dua penyedia jasa yang berdomisili di satu desa yang sama, yakni Desa Pontang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember.

BACA JUGA : Terbongkar, Dugaan Markup Sewa Kursi Plastik Rp76,5 Juta dan Jasa EO Rp200 Juta Program “Bunga Desaku” di Semboro

Berdasarkan penelusuran data pengadaan, kedua entitas bisnis tersebut adalah CV Mahkota Gemilang Abadi dan Dream Team Production.

Keduanya menggarap empat paket pekerjaan sekaligus untuk gelaran acara di dua kecamatan berbeda tersebut tanpa adanya proses persaingan harga yang kompetitif.

Rincian Anggaran dan Kejanggalan Harga
Total dana setengah miliar lebih tersebut terbagi ke dalam empat pos belanja utama, yaitu jasa Event Organizer (EO) dan sewa kursi dengan rincian sebagai berikut:

Kecamatan Semboro:
Paket EO: Rp200.000.000 HPS Rp199.855.000.00
Kode 11169482000. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Bunga Desaku Kecamatan Semboro (dikerjakan oleh CV Mahkota Gemilang Abadi).
Sewa Kursi: Rp76.500.000. HPS Kursi Semboro Rp76.423.500 kode 11169676000 (dikerjakan oleh CV Mahkota Gemilang Abadi).

BACA JUGA : Tembus RP 1,25 Miliar APBD Jember Untuk Serap Aspirasi, Warga Curi Beras Viral, Bantuan Sebelumnya Mengalir ke Kabupaten Lumajang

Kecamatan Gumukmas:
Paket EO: Rp200.000.000 HPS Rp 199.999.800.00 Kode Paket: 11170236000
(dikerjakan oleh Dream Team Production).
Sewa Kursi: Rp76.500.000. HPS Kursi Gumukmas: Rp76.423.500 kode Paket 11169717000 Pagu (dikerjakan oleh CV Mahkota Gemilang Abadi).

Sorotan tajam tertuju pada pos anggaran sewa kursi di kedua kecamatan tersebut.

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk sewa kursi di Kecamatan Semboro dan Kecamatan Gumukmas ditetapkan dengan angka yang identik hingga ke digit terakhir, yakni masing-masing sebesar Rp76.423.500.
Namun, nilai kontrak atau realisasi yang disepakati.

Kesamaan nilai HPS di dua wilayah yang berbeda secara geografis serta ketiadaan selisih penawaran memicu dugaan bahwa proses pengadaan dilakukan tanpa mekanisme adu harga yang sehat.

Indikasi dugaan Praktik Pinjam Bendera Fakta bahwa CV Mahkota Gemilang Abadi dan Dream Team Production berasal dari satu desa yang sama—Desa Pontang, Kecamatan Ambulu—memperkuat dugaan adanya praktik “pinjam bendera” atau pengaturan paket pekerjaan.

Dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah, pola pemecahan paket atau penunjukan penyedia yang terafiliasi dalam satu lingkaran wilayah kerap menjadi indikasi minimnya transparansi serta lemahnya prinsip persaingan usaha sehat.

Alih-alih membuka ruang bagi pelaku usaha lokal di masing-masing kecamatan untuk berkompetisi memberikan penawaran harga terbaik demi efisiensi anggaran daerah, proyek bernilai ratusan juta rupiah ini justru ada dugaan terpusat pada dua entitas dari satu desa.

Respons Pihak Kecamatan
Dikonfirmasi terkait mekanisme penunjukan penyedia jasa, kesamaan nilai HPS, hingga dugaan praktik pinjam bendera dalam pengelolaan anggaran Rp553 juta tersebut, Camat Semboro enggan memberikan penjelasan rinci.

Melalui pesan konfirmasi singkat, Camat Semboro justru mengarahkan pertanyaan wartawan kepada jajaran di bawahnya.
“Sampean kalau di kecamatan, sampean hubungi Pak Sekcam atau bendahara,” jawab Camat Semboro singkat.

Sedangkan camat Gumukmas di konfirmasi media ini melalui panggilan Watshapnya mengaku bahwa, untuk anggaran sewa mobil tidak di serap. Dan antusias masyarakat peserta bunga desa sangat luar biasa,”katanya.

Chairul Dwi Tjahjanto mengaku peserta yang hadir dalam kegiatan bunga desa mendapatkan paket bantuan sembako, Ditanya sewa kursi ke siapa dimana , ia mengaku lupa .

” Lupa saya “ngakunya,13 November 2026.

Hingga berita ini diturunkan, baik camat , PPK atupun KPA, pihak Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Semboro belum memberikan keterangan resmi terkait proses pemilihan penyedia dan dasar penetapan harga dalam kegiatan tersebut.(Ji)