Jember,PN– Rencana Kegiatan Bupati di kecamatan Umbulsari kabupaten Jember terbongkar anggarannya jumbo sekali bayar.
Kegiatan itu dinilai kurang tepat untuk kesehatan APBD Kabupaten Jember dan hanya bersifat pencitraan semata, “apalagi dikabarkan akan maju Gubernur Jatim,” kata Jumantoro,29 Oktober 2026.
Dari data yang dihimpun sumber berita ini rencana kegiatan di kecamatan Umbulsari akan menyedot APBD Kabupaten Jember 2026 sebesar 1.250.000.000 untuk pengadaan barang Mie Instan dan beras untuk satu titik belum lagi untuk EO termasuk Kursi,terop , catering, sound sistem.
Dikatakan Jumantoro kegiatan akbar seperti itu masif dan akan mengerahkan hampir seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, kepala desa, bahkan RT/RW.
Baca Juga : TIM SATNARKOBA POLRES OKU AMANKAN PRIA BAWA GANJA SEBERAT 16.68 GRAM GANJA KERING
Menurut Jumantoro biaya yang dikeluarkan untuk satu titik kegiatan gemuk sekali bahkan mencapai ratusan juta rupiah atau hampir 2 miliar jika ditotal dengan anggaran perjalanan dinas, operasional OPD.
Jika digelar di 31 kecamatan se-kabupaten Jember APBD yang tersedot bisa mencapai puluhan miliar rupiah hanya untuk seremonial, dan ini saya menduga hanya pemborosan,”kata Jumantoro.
Dia menilai, pola tersebut tidak efektif untuk membangun Jember. jika hanya tatap muka , pelayanan KTP, KK, dan pengobatan gratis yang dibawa ke desa sejatinya bisa dilakukan oleh kecamatan dan puskesmas tanpa harus menunggu bupati datang atau bahkan menginap.
BACA JUGA : Camat Umbulsari Sekaligus PPK Setempat Membandrol Rp 1.250.000.000 Untuk Rencana Kegiatan Bupati
“Ini pemborosan. Pelayanan administrasi itu tugas rutin Dispenduk dan Dinkes, bukan harus dengan rombongan bupati menginap dan mengganggu jam kerja efektif OPD di kantor menjadi tidak maksimal karena pejabat berkantor di desa,”katanya.
Bagi Jumantoro seharusnya Bupati Jember lebih fokus pada program pembangunan yang riil dan berdampak jangka panjang, seperti perbaikan infrastruktur jalan kabupaten yang rusak, penanganan banjir di wilayah , peningkatan kesejahteraan petani tembakau, dan penciptaan lapangan kerja, bukan sekedar program keliling desa yang lebih mengedepankan pencitraan.
Menurutnya APBD Jember seharusnya digunakan untuk pembangunan yang menyentuh akar masalah, bukan untuk kegiatan mobilisasi massa yang habis setelah acara selesai.
Dia menambahkan bahwa, Pemerintah daerah kabupaten Jember akan melakukan utang sebesar 786 miliar kepada swasta yang rencananya untuk pembangunan rumah sakit, Infrastruktur jalan.
BACA JUGA : Buntut Dugaan PJU Perumahan Fiktif,5 Pejabat Lingkungan Pemkab Jember Dan 3 Rekanan Resmi Dilaporkan ke KPK
“Kalau anggaran bunga desa atau seperti yang akan di gelar di Umbulsari itu di pangkas semisal untuk infrastruktur jalan dan pembangunan rumah sakit tentu sebagian dari dua rencana pembangunan itu sudah bisa dilaksanakan walupun bertahap tanpa harus berutang sebesar itu,”katanya.
Baginya APBD itu uang rakyat yang di hasilkan dari pajak rakyat maka harus hati-hati dalam mengelola,bukan seperti itu. Bahkan pemerintah pusat juga sedang melakukan efisiensi harusnya pemerintah daerah juga efisiensi.
“Dengan anggaran yang besar itu seyogyanya dapat digunakan untuk hal hal yang lebih produktif pemberdayaan masyarakat sehingga Kesejahteraan meningkat,”ujarnya.
Belanja gemuk pengadaan barang yang hanya akan di bagikan kepada peserta hadir pada kegiatan itu akan melekat di foto dan dokumentasi belaka.
tidak langsung berdampak ke masyarakat.
Maka dengan efisiensi, uang bisa dialihkan ke belanja yang lebih menyentuh publik seperti infrastruktur, jalan-jalan desa yang belum di bangun karena transfer ke desa tersisa sekitar 373 juta , atau pengadaan air bersih untuk masyarakat yang krisis air bersih.
“Pandangan saya efisiensi bukan memotong layanan rakyat, tapi memotong belanja yang tidak perlu. Kalau berhasil, pelayanan bisa tetap jalan bahkan lebih baik,” terangnya.
Masih dengan Jumantoro, di medsos baik Facebook, Instagram, tiktok dan juga portal berita, postingan tentang sosialisasi, pelayanan administrasi, bahkan bisa live.
Jumantoro menduga rencana kegiatan di Umbulsarl akan ada mobilisasi massa tekanan ke kades-kades harus mengumpulkan massa untuk mengikuti kegiatan perangkat desa dan RT/RW wajib hadir, dengan seperti itu saya menduga kampanye terselubung,”kata Jumantoro.
Pola umum di politik lokal
adalah good governance tapi dalam tahun politik 1-2 tahun sebelum Pilkada. Fungsinya akan bergeser jadi alat konsolidasi suara di tingkat desa karena camat dan Kades adalah mobilisator paling efektif,” pungkasnya.
Sebelumnya di beritakan bahwa kecamatan Umbulsari akan menggelar kegiatan dengan belanja barang berupa Mie Instan dan beras senilai Rp 1.250.000.000 sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2026 yang tertuang dalam Kode Rekening 5.1.02.01.001.00039 di tandatangani Prihan Jadid, S.STP, M.Si pada tanggal 14 Oktober 2026 lalu.
Awak media mencoba melakukan konfirmasi kepada camat Umbulsari Prihan Jadid melalui pesan Watshapnya tidak di balas, melalui panggilan telepon Watshapnya juga tidak di angkat.