Paket Perencanaan Kantor Kecamatan Tanggul Senilai Rp 37,7 Juta Digarap Melalui Skema Pengadaan Langsung Tanpa Adu Harga

JEMBER,PN — Paket belanja jasa konsultansi perencanaan rehabilitasi gedung Kantor Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, resmi bergulir melalui mekanisme Pengadaan Langsung dengan satu peserta.

Proyek yang bersumber dari P-APBD 2026 ini tercatat memiliki nilai kontrak hasil negosiasi sebesar Rp 37.728.900.

Berdasarkan dokumen yang terhimpun kode paket 11185520000, pekerjaan ini memiliki nilai pagu Rp 50.600.000 dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 38.900.000.

Dalam dokumen pengadaan tersebut, penyedia yang ditetapkan sebagai pelaksana adalah CV Indra Pratama Konsultan, perusahaan yang beralamat di Jalan Rembangan No. 002, Kabupaten Jember.

Perusahaan ini mengajukan penawaran terkoreksi sebesar Rp 38.628.000 sebelum akhirnya disepakati pada angka negosiasi Rp 37.728.900.

BACA JUGA : Buntut Panjang, Anggaran “Bunga Desaku” di Semboro dan Gumukmas Jember Picu Desakan Audit

Anggaran proyek ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Tanggul tertanggal 14 Oktober 2026.

TARGET 15 HARI KERJA DENGAN 5 TENAGA AHLI
Merujuk pada Uraian Singkat Pekerjaan, proyek ini dilatarbelakangi oleh kondisi ruang pelayanan di Kantor Kecamatan Tanggul (Jalan Diponegoro No. 6) yang dinilai mengalami penurunan kualitas, kerusakan fasilitas, hingga ketiadaan jalur akses disabilitas.

Melalui kontrak ini, konsultan bertugas menyusun dokumen perencanaan teknis komprehensif berupa Detail Engineering Design (DED), spesifikasi teknis, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), hingga Kurva S.

Menariknya, dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), seluruh dokumen perencanaan tersebut ditargetkan rampung dalam waktu maksimal 15 hari kalender sejak terbitnya Surat Perintah Kerja (SPK).

Untuk mengejar tenggat tersebut, penyedia diwajibkan mengerahkan lima personel yang terdiri dari:
1 Team Leader (minimal S1 Teknik Sipil/Lingkungan dengan SKA Ahli Muda/Jenjang 7)
1 Surveyor, 1 Estimator, dan 1 Drafter (minimal S1 Teknik Sipil/Lingkungan)
1 Administrator (minimal D3 Manajemen/Akuntansi/Teknik)
Secara regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, skema Pengadaan Langsung dengan nilai di bawah Rp 100 juta (untuk jasa konsultansi) dan diikuti satu peserta merupakan mekanisme yang sah secara hukum.

BACA JUGA : Tembus RP 1,25 Miliar APBD Jember Untuk Serap Aspirasi, Warga Curi Beras Viral, Bantuan Sebelumnya Mengalir ke Kabupaten Lumajang

Namun, dalam aspek transparansi tata kelola anggaran publik, irisan antara nilai HPS yang berada tipis di bawah Rp 50 juta, penunjukan satu peserta, serta tuntutan penyelesaian dokumen teknis lengkap dalam tempo 15 hari kerja menjadi catatan yang layak dicermati publik.

Hingga berita ini diturunkan, awak media telah berupaya mengonfirmasi pihak CV Indra Pratama Konsultan melalui pesan singkat WhatsApp terkait kesiapan dan teknis pelaksanaan pekerjaan di lapangan, namun belum mendapatkan respons, 23 November 2026.