Wabup Tanjab Barat Hadiri Rakor Bersama KPK dan Peluncuran MCP
Kualatungkal, Publiknusantara.com – Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat (Wabup Tanjabbar), H. Hairan, SH hadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pimpinan Kementerian/Lembaga Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah sekaligus Peluncuran Indikator Monitoring Centre for Prevention (MCP) Tahun 2023, Selasa (21/03/23).
Kegiatan yang diikuti Wabup melalui zoom meeting dari Ruang Pola Utama Kantor Bupati tersebut, juga turut dihadiri Pimpinan KPK, Gubernur Se Indonesia, Bupati/walikota se Indonesia, Inspektur Inspektorat Provinsi se Indonesia, Inspektur Inspektorat Daerah se Indonesia serta diikuti oleh Asisten Administrasi Umum, Kaban Bapenda,Kadis PMPTSP, Plt BKAD, Sekretaris PMD, Kabag Pengadaan Barang dan Jasa serta tamu undangan lainnya.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) Firli Bahuri menegaskan bahwa meskipun sudah mendapatkan hasil baik, berdasarkan hasil evaluasi, pada Tahun 2023 KPK masih memandang adanya penajaman agar upaya pemberantasan korupsi di daerah kian masif dan efektif.
“Sehingga pada tahun ini, MCP ditetapkan sebanyak 30 indikator dan 63 subindikator yang lebih substantif,” tutur Ketua KPK.
Firli Bahuri mengatakan juga bahwa, PBJ dan perizinan merupakan area dengan risiko korupsi relatif tinggi dibanding area lainnya.
“Besar harapan kami koordinasi dan kolaborasi yang baik antar lembaga/ instansi dapat terus berjalan dengan baik sehingga upaya pemberantasan korupsi daerah efektif dalam menurunkan angka korupsinya,” ujar Firli.
Di sisi lain, Firli berujar bahwa kepala daerah memiliki peranan sangat penting dalam kehidupan masyarakat.
“Karena Kepala Daerah memiliki peran, untuk mewujudkan tujuan negara, menjamin stabilitas politik dan keamanan, menjamin keselamatan masyarakat dari segala gangguan bencana dan pertumbuhan ekonomi,” imbuhnya.
“Serta, berperan menjamin kepastian kemudahan investasi dan perizinan berusaha, melaksanakan dan menjamin keberlangsung program pembangunan nasional, dan mewujudkan aparatur yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme,” pungkasnya.
Rakor tersebut diselenggarakan guna membahas peningkatan indikator Monitoring Centre for Prevention (MCP). MCP berupa aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. (Har/*)