Jember,PN – Perekrutan perangkat desa Petung Kecamatan Bangsalsari Jember akan dilakukan sekitar 2 hingga 3 bulan lagi , atau bahkan awal tahun 2023 . Hal itu di katakan Hariyanto Sekretaris Desa ( Sekdes) 13/09/2022.
“Sekitar 2 atau 3 bulan lagi atau bahkan awal tahun 2023 akan di laksanakan perekrutan perangkat desa , tapi itu ranahnya pak kades ,”ujar Hariyanto saat di konfirmasi awak media .
Hariyanto menjelaskan bahwa nantinya ada tiga fungsi jabatan yang akan di laksanakan pengisian di pemerintahan desa Petung.
“Nantinya ada tiga yang kosong Kasun Siraan ,Kasun Paguan dan Kaur Kesra yang akan dilaksanakan pengisian sekaligus , karena meminim anggaran ,”terang Hariyanto .
Sementara itu Taufik Andrianto salah satu warga desa Petung menilai jika perekrutan perangkat desa akan di laksanakan 3 bulan lagi atau awal tahun tentu sangat lambat .
“Jika perekrutan perangkat desa 2 hingga 3 bulan atau akhir tahun berarti kinerja pemerintah desa patung lambat , saya menduga ada sesuatu,”ungkap Taufik kepada awak media.
Taufik menjelaskan bahwa pihaknya sudah menyampaikan kepada ketua BPD setempat agar mendesak pemerintah desa (Pemdes) untuk segera mengisi kekosongan perangkat desa.
“Melalui chat dan telpon Washtsap , saya sampaikan ke ketua BPD , agar segera di laksanakan perekrutan perangkat desa , dan ijazahnya harus SLTA atau sederajat ,”ujar Taufik Andrianto kepada awak media.
Taufik meminta bahwa perangkat desa yang mendaftar pendidikan terakhir harus betul-betul lulusan SLTA atau sederajat sesuai dengan Permendagri.
“Sesuai Permendagri bahwa minimal perangkat desa pendidikan terakhir SLTA atau sederajat bukan SMP, karena warga Petung banyak yang lulusan SLTA,”terang Taufik.
Dijelaskan pula Adi Wijaya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) kabupaten Jember saat di konfirmasi melalui sambungan telepon portal media ini membenarkan bahwa pendidikan terakhir perangkat desa harus SLTA.
“Sesuai Permendagri, bahwa perangkat desa ijazah terakhir harus SLTA atau sederajat , dan pengisiannya harus melalui ujian tertulis ,”terang Adi Wijaya.
Sementara itu anggota DPRD Jember Sekretaris komisi A menjelaskan bahwa jika Sekdes sudah definitif seharusnya BPD mendesak pemerintah desa agar secepatnya membentuk panitia seleksi (Pansel) .
“BPD harus bersurat resmi ke pemerintah desa,jangan hanya lisan , tapi surat resmi dari BPD,”jelas Hj Suharyatik anggota DPRD Komisi A fraksi Gerindra.
Legislator Gerindra itu menambahkan bahwa jika hanya di sampaikan secara lisan , itu bukan resmi .tapi kalau bersurat resmi BPD punya rekam jejak , bahwa BPD sudah melakukan tegoran kepada pemerintah desa.
Pewarta : Mujianto.