Jember,PN – Usai memimpin rakor penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat COVID-19 Kabupaten Jember, Bupati Hendy Siswanto dan Wakil Bupati Jember, MB Firjaun Barlaman, Kapolres Jember, Dandim 0824, memberikan keterangan pers terkait penundaan pelaksanaan pilkades serentak di wilayah Kabupaten Jember .
Hal itu di tegaskan terkait keluarnya intruksi menteri dalam negeri ( Mendagri ) tentang penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat .
Menurutnya pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) akan dilakukan penundaan. Kepastian terjadinya pelaksanaan penundaan pilkades ini disampaikan Bupati Jember, Hendy Siswanto, usai memimpin rapat koordinasi ( Rakor) di Pendopo Wahya Wibawagraha, Rabu 07/07/2021.
Surat bernomor 141/3170/BPD yang ditandatangani Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Dr Yusharto Huntoyungo, M.Pd, atas nama Menteri Dalam Negeri tersebut, mengintruksikan dilakukannya penundaan atas tahapan pilkades serentak.
“Ada instruksi dari menteri dalam negeri ( Mendagri ) bahwa pilkades tidak boleh dilanjutkan dulu , agar ditunda dulu,”tutur Bupati Hendy, usai rapat koordinasi Implementasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat COVID-19 Kabupaten Jember saat di dampingi wakil Bupati MB Firjaun Barlaman, Kapolres Jember, Dandim 0824 serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispemasdes) dan unsur terkait lainnya.
Penundaan pilkades di 59 desa ini dilakukan, karena pesta demokrasi di tingkat desa berpotensi akan menimbulkan kerumunan massa pendukung . Sebab kita menjaga keselamatan bersama dari ancaman penularan covid 19 , dan kita menjalankan instruksi Mendagri,” jelasnya.
Lebih jauh Bupati menjawab pertanyaan awak media , Sampai kapan pelaksanaan Pilkades akan di laksanan , Bupati belum menjawab dengan jelas ,”Akan kita umumkan kembali pelaksanaan Pilkades sementara tidak boleh di laksanakan dulu ,dan masih menunggu kabar berikutnya .
Adi Wijaya , Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispemasdes) Jember, menambahkan pihaknya akan segera melakukan sosialisasi kepada panitia pilkades di masing-masing desa yang akan melaksanakan pesta demokrasi itu, baik melalui WhatsApp Grup maupun media sosial yang lain. Diharapkan, terjadinya penundaan terhadap tahapan pilkades ini, bisa diterima semua pihak,”tuturnya Adi Wijaya .
Laporan : Mujianto