Tanjabbar, PN – Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Hairan, SH pimpin rapat terkait tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait dampak pembangunan jembatan yang berada di Kelurahan Sungai Nibung. Rabu (29/09/21).
Rapat yang digelar di Pola atas kantor Bupati ini, turut diikuti oleh Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi beserta rombongan, Sekretaris Daerah, Asisten Perekonomian & Pembangunan, OPD dan Kabag terkait, Camat Tungkal Ilir, Lurah Sungai Nibung, perwakilan masyarakat yang terdampak serta Ketua Ormas Rajawali Sakti Sudirman selaku yang dikuasakan masyarakat.
Terlihat hadir juga Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas, Pihak Kontraktor Pelaksana dan undangan lainnya.
Sesuai laporan Asisten II Ir. H. Erwin mengatakan bahwa rapat ini adalah tindak lanjut dari laporan warga pada tanggal 27 maret 2021.
Lebih lanjut H. Erwin menyampaikan bahwa pelaksanaan pembangunan jembatan yang berada di Kelurahan Sungai Nibung ini berdampak dan menimbulkan keresahan pada masyarakat.
“Hal itu dikarenakan Ketinggian jembatan yang dibangun berdampak pada rumah masyarakat yang tinggal disana dan berdampak juga pada lorong-lorong disekitar pembangunan jembatan,” ujar Erwin.
“Diharapkannya, rapat tersebut dapat memberikan solusi terkait permasalahan tersebut,” tuturnya.
Hal senada juga disampaikan Wakil Bupati Hairan, SH yang menyampaikan Bahwa rapat hari ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan ke lapangan terkait laporan masyarakat.
Wabup berharap pembangunan yang ditujukan bagi masyarakat ini tidak menimbulkan dampak yang justru merugikan masyarakat.
“Hari ini kita tidak mencari kesalahan tetapi mencari solusi , seperti apa pembangunan yang dibangun oleh pemerintah tidak terhambat dan tidak berdampak kepada masyarakat baik itu secara ekonomi maupun fisik,” ujarnya.
“Setelah rapat ini kita akan turun kembali ke lapangan mengecek apa yang menjadi kendala dilapangan, kita berharap ada titik temu antara masyarkat dan penyelenggara jembatan agar tidak ada yang dirugikan, karena dampak dari ketinggian oprit yang 3 meter itu berada tepat didepan teras rumah masyarakat, sehingga akses keluar masuk masyarakat jika oprit itu jadi maka tidak bisa diakses oleh masyarakat sama sekali,” tambahnya.
Usai rapat, Wakil Bupati dan peserta rapat turun langsung kelapangan untuk meninjau kondisi pembangunan jembatan sungai nibung.
Setelah peninjauan wakil bupati Hairan, SH dalam wawancaranya mengatakan bahwa dari hasil laporan masyarakat terkait dampak oprit yang ditimbulkan dari pembangunan jembatan, maka hari ini kita mengundang Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi untuk dapat mencarikan solusi agar pembangunan jembatan tetap berjalan dan masyarakat tidak terdampak dari pembangunan jembatan ini .
“Tetapi hari ini situasinya kurang ada komunikasi, dan pihak balai meminta waktu satu minggu atau paling lama tanggal 11 oktober akan datang kembali dan akan mengusulkan beberapa opsi kepada masyarakat. Kita juga berharap kepada masyarakat untuk sama-sama dapat menahan diri bahwa pemerintah itu tujuan nya baik untuk melakukan pembangunan dan hari ini dengan dibangunnya jembatan ini maka akan banyak yang merasakan manfaatnya. Tetapi juga ada sebagian masyarakat yang merasakan dampak dari pembangunan maka ini yang akan dicari jalan keluarnya.” Ujarnya
“Ada opsi awal untuk diturunkan oprit nya dari 3 meter itu, akan tetapi walaupun turun sekian tetap saja berdampak bagi akses ke masyarakat.” Tandasnya
Menurut Kepala BPJN Bosar H Pasaribu, sesuai prosedur, desainer menjelaskan kepada masyarakat tetapi bisa jadi waktu itu tidak terlalu jelas sehingga terjadi miss komunikasi antara desainer dengan masyarakat, dan antara desainer dengan BPJN.
“Seperti yang bapak Wakil Bupati sampaikan jika masalah ini kita tarik ke belakang maka tidak akan selesai-selesai urusanya, dan kita cari kedepan bagaimana jalan keluarnya.” Ujarnya.
Laporan : Haryanto