Pandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda RPJMD Kabupaten Jember, PDIP Kritisi RPJMD , FPKB Setuju Pembahasan RPJMD.
Jember,PN – Tidak seperti biasanya, anggota DPRD Kabupaten Jember menggelar rapat Paripurna RPJMD terlihat ramai ,hal itu mencegah adanya kerumunan . Sehingga rapat Paripurna penyampaian pandangan fraksi RPJMD di gelar secara daring dan Luring .
Dalam rapat yang dibuka Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember itu, diagendakan Pandangan umum fraksi atas Raperda RPJMD 2021–2026 Satu per satu pemandangan umum fraksi itu dibacakan lalu diserahkan ke Pimwan.
Hadir dalam acara tersebut Bupati Jember Hendy Siswanto di dampingi Wakil Bupati Gus Firjoun Barlaman, Sekretaris Daerah Mirfano, OPD terkait, Forkopimda , Ketua DPRD dan wakilnya, serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Jember baik melalui daring dan luring . 31/08/2021.
“Baru-baru ini Kabupaten Jember di hebohkan dengan beredarnya honor pemakaman covid 19 yang tak kalah dengan artis yang lagi naik daun . Maka dari itu Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta kepada panitia pansus covid 19 untuk memanggil pihak terkait mencari duduk persoalannya yang salah di katakan salah dan yang benar di katakan benar,”kata Jubir Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa H. Hafidi Holis.
Ia menambahkan , bahwa fraksi PKB setuju pembahasan RPJMD kabupaten Jember 2021–2026 di lanjutkan sesuai tahapan dan aturan ,”ucap H. Hafidi holis .
Sementara itu Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember Alfan Yusfi mengatakan PDI Perjuangan menilai penyusunan RPJMD itu terkesan terburu-buru. Salah satu contoh, tentang pemindahan Gedung kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab ) dan gedung DPRD.
Menurutnya rencana pemindahan dua kantor itu di rasa tidak penting untuk di lakukan . Dan tidak menutup kemungkinan akan menggunakan banyak anggaran .
Lebih jauh ia mengatakan pemindahan tersebut apakah sudah berkonsultasi dengan Kementrian Dalam Negeri atau instansi yang ada di atasnya ,”katanya Alfan Yusfi
Dan sambung Alfan Yusfi menjelaskan Kantor pemkab atau kantor DPRD tersebut masih layak digunakan.
“Tolak ukur perubahan Kabupaten Jember, bukan dilihat dari gedung atau kantornya yang baru dan megah tetapi dinilai melalui pembangunan kualitas sumberdaya manusia dan Infrastruktur,”jelasnya.
Maka dari itu, FPDI Perjuangan menolak dengan tegas . Karena kami tidak ingin di era pemerintahan yang sekarang mencerminkan pemerintahan yang otoriter, jadi apapun itu pertimbangan dan hasilnya eksekutif dan dewan harus berpihak pada masyarakat .
“Kami, menginginkan penyusunan RPJMD, lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Jember keseluruhan,”tuturnya.
Sementara itu Bupati Jember Hendy Siswanto Menanggapi hal tersebut , mengatakan terkait rencana pemindahan gedung , nantinya akan disosialisasikan lagi dengan anggota DPRD, mahasiswa maupun masyarakat ataupun nantinya lewat Media,”kata Hendy.
,”Walaupun belum disetujui oleh salah Partai , kami tetap berkolaborasi dengan semua pihak, itu yang penting dan sisanya, kita akan melakukan pembangunan,”tuturnya.
Hendy menambahkan bahwa ,ia akan mengoptimalkan untuk penambahan pajak, sebab semenjak Pandemi, pendapatan Asli Daerah (PAD) Jember juga menurun. “Kita tidak akan memaksa teman-teman pajak, tapi kita akan berusaha keras agar Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) kita meningkat.”tandasnya.
Laporan : Mujianto