Jember,PN – Pandangan umum fraksi PDI-P menyampaikan kebijakan pemerintah daerah agar tetap berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Kami berharap perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja ini dapat membawa manfaat nyata bagi masyarakat Jember,”Ucap Indi Naida mengucapkan.
BACA JUGA : ratusan-hektar-tkd-di-jember-musnah-m-husni-thamrin-akan-segera-layangkan-aduan-ke-aph/
Lanjut Indi membaca , berharap pemerintah daerah semakin memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan,profesional,dan berorientasi pada pelayanan publik.
Pertama, pelayanan publik harus tetap menjadi prioritas utama.Restrukturisasi organisasi perangkat daerah tidak boleh menghambat danmenurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Setiap perubahan yang dilakukan harus tetap memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan optimal.
Kedua,Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan agar penggabungan beberapa Dinas seperti dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Harus tetap memperhatikan upaya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak,dan penanggulangan stunting menjadi sesuatu yang sangat penting.
BACA JUGA : diduga-kepala-dpmd-jember-dalang-hilangnya-200-hektar-tkd-thamrin-akan-saya-adukan-ke-kpk-ri/
Dengan sinergi yang lebih kuat antar dinas terkait, kami berharap program-program strategis yang selama ini dijalankan DP3AKB dapat semakin efektif dalam memastikan kesejahteraan ibu dan anak, meningkatkan kesadaran akan pentingnya gizi, sertamenurunkan angka stunting di Kabupaten Jember tanpa terjadi tumpang tindihprogram.
Ketiga,Fraksi PDI Perjuangan mendesak agar efisiensi anggaran dari hasil implementasi perubahan perda difokuskan untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC) 100% di Kabupaten Jember.
Kami ingin memastikan bahwa penghematan yang dihasilkan dari restrukturisasi birokrasi benar-benar dialokasikan untuk kesehatan masyarakat Jember.
PDI Perjuangan terus mendorong agar setiap warga Jember bisa berobat gratis tanpa kendala biaya.Upaya ini dapat di lakukan dalam P-APBD tahun 2025 yang seharusnya pembahasan akan di percepat pasca keluarnya surat edaran menteri dalam negeri nomor 900/1.1/640/SJ Tanggal 11 Februari 2025 tentang penyesuaian kebijakan pembangunan daerah melalui perubahan RKPD dan P-APBD Tahun Anggaran2025. Layanan kesehatan harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan efisiensi
“Bahwa setiap warga Jember harus bisa berobat gratis tanpa kendala biaya, untuk itu anggaran hasil efisiensi akan dimanfaatkan oleh Pemerintah guna mendorong peningkatan keaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi seluruh warga terutama bagi mereka yang sangat membutuhkan,”kata Indi.
Program ini akan mulai dilakukan sebagai bagian dari 100 hari kinerja Bupati yang rencanannya akan segera dilaksanakan pada bulan April 2025.
Penulis: Muji
Sumber: PDIP