Miris! Enam Bulan Gaji Guru Ngaji, Imam Masjid, dan Modim Tak Terbayarkan, Hanya Janji Manis?

Tanjab Barat, Publiknusantara.com –  Sungguh miris dan  menyedihkan nasib sebagian guru ngaji, imam masjid, dan modim yang selama ini mengabdi tanpa pamrih, belum menerima honor mereka selama enam bulan terakhir. Terakhir kali pembayaran dilakukan sebelum Ramadan, tepatnya di bulan Februari. Hingga kini, bulan September, dana tersebut tak kunjung cair.

Jumlah honor yang diterima sebenarnya tidak besar, hanya seratus ribu rupiah per orang. Namun, ironisnya, beberapa dari mereka sudah menandatangani SPPD untuk pencairan saat bulan puasa, namun hingga saat ini dana tersebut belum juga disalurkan.

Situasi ini bertentangan dengan janji politik Bupati Anwar Sadat, yang dalam kampanye politiknya berjanji akan menaikkan honor para dai dan RT sebagai bagian dari program Tanjab Barat BERKAH. Namun sayangnya, janji tersebut seolah hanya manis di bibir, sementara mereka yang berjuang di lapangan, seperti guru ngaji, tak mendapatkan hak mereka.

Fakta ini terungkap setelah dilakukan investigasi oleh media, dengan mengonfirmasi langsung kepada sejumlah guru ngaji, imam masjid, dan modim di Kelurahan Tungkal II dan Kelurahan Patunas. Beberapa narasumber yang diwawancarai, seperti T, J, A, R, dan B, mengaku sudah menandatangani SPPD namun masih belum menerima pembayaran.

“Sudah kami tandatangani untuk dua bulan berikutnya, tapi belum juga cair. Biasanya kalau sudah cair di satu kelurahan, yang lain akan ikut menerima. Tapi kali ini tidak,” ungkap T, salah satu guru ngaji yang meminta identitasnya disamarkan.

T menambahkan bahwa meski jumlah honor yang mereka terima tidak besar, bagi sebagian besar penerima, terutama mereka yang kurang mampu, uang tersebut sangat berarti. “Apalagi kalau guru ngajinya perempuan, tua, dan janda, pasti mereka sangat membutuhkan itu. Kemana hati nurani kita kalau hak mereka tidak disalurkan?” tambahnya.

T dan rekan-rekannya menyayangkan lambatnya pencairan ini, dan berharap agar pemerintah segera mengambil tindakan. “Kami tidak butuh janji-janji manis. Kalau hanya lancar di awal, lalu macet di belakang, apalagi hanya pencitraan politik, masyarakat sudah bisa menilainya,” tegas T.

Hingga berita ini ditulis, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Tanjab Barat, Hidayat Kasuma, S.Sos.I, yang diduga bertanggung jawab atas masalah ini, belum bisa dihubungi untuk memberikan keterangan lebih lanjut. (tim).