Surabaya,PN – Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Umi Zahrok, MSi mengapresiasi kinerja DPRD Jawa Timur.
Ia mengatakan bahwa, berdasar UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa DPRD, salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah, dengan peran membangun otonomi seluas luasnya dalam bingkai NKRI.
Umi Zahrok mengungkapkan, secara umum laporan kinerja DPRD Provinsi Jawa Timur sudah baik tapi perlu perbaikan ke depan agar dari yang baik menjadi lebih baik.
Pertama: capaian Kinerja Tahun 2023 pada fungsi legislatif sesuai perencanaan ada 24 Raperda usulan DPRD dan Pemerintah Daerah dari jumlah tersebut baru 5 yang diundangkan.
“Sebenarnya proses legislatif mengalami dinamika yang berarti , bahwa Peraturan Daerah (Perda) bukan hanya macan kertas tapi lebih implementasi maka dibutuhkan waktu yang panjang.
Akan tetapi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang dalam proses 12 Raperda sisanya masih dalam proses fasilitas Kementerian Dalam Negeri.
“Yang menarik sesungguhnya soal Perda Tentang Pajak dan Retribusi daerah dimana pajak kendaraan bermotor sekarang langsung ke pemerintah Kabupaten/ Kota,”ungkapnya.
Kedua , fungsi DPRD yaitu pengawasan akan tetapi, pengawasan telah dilakukan baik melalui kunjungan kerja maupun giat yang lain.
“Ada temuan soal agraria, soal kuota pupuk, maka perlu untuk membantu kelompok pertanian karena 58 % penyumbang Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sektor riil, pembangunan JLS, soal banjir, dan infrastruktur yang berhubungan antara laut dan udara, dan pelaksanaan pendidikan dan kesejahteraan rakyat.
Ketiga : fungsi anggaran,
fungsi anggaran diwujudkan dalam membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) bersama Kepala Daerah.
“Fungsi anggaran telah kami lakukan perencanaan, pendistribusian dan pengawasan pembangunan,”terangnya.
Umi Zahrok menambahkan , pada tahun politik ini DPRD Jatim tetap berteguh pada upaya pelayanan masyarakat Jawa Timur yang lebih baik,”pungkasnya (**)
Oleh : anggota DPRD