Jember,PN – Waka Bapemperda DPRD Jember Alfian Andri Wijaya, dengan tegas menolak 5 Raperda usulan Pemerintah Daerah (Pemda) Jember , yakni salah satunya Raperda penyertaan modal PDP Khayangan 2022 , dan revisi Perda Retribusi dan Pajak Daerah yang akan dinaikkan .
Alfian menilai di tengah perekonomian yang sulit dan masyarakat baru bangkit dari covid19 , menurut Alfian , kebijakan itu sangat tidak pas dan akan melukai hati masyarakat Jember.
“Ada lima Raperda yang saya tidak sepakat antara lain, Raperda penanaman modal yang bersumber dari APBD untuk PDP Kahyangan 2022 , Raperda penyertaan modal untuk Perumda PDP Kahyangan 2023 , Raperda pengarusutamaan Gender, Raperda Ketahanan Keluarga dan revisi PERDA Retribusi dan Pajak Daerah yang akan dinaikkan ,”paparnya.
Politisi Gerindra itu mengatakan bahwa masyarakat butuh sentuhan program yang lebih bermanfaat dan menyentuh langsung ke masyarakat.
“Seperti pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan banyak lagi yang lainnya ,”ucapnya saat di konfirmasi awak media.
Seharusnya , kata Alfian , anggaran penyertaan modal sebesar itu dijadikan prioritas untuk program yang lain , seperti janji Bupati saat kampanye.
“Sebenarnya masih banyak persoalan warga yang perlu di prioritaskan , contohnya para petani saja saat ini sulit mendapatkan pupuk , Kok anggaran malah dipakai untuk program yang bukan prioritas,” ungkapnya.
Anggota komisi B itu khawatir masyarakat menengah kebawah akan menilai, kebijakan Bupati dan DPRD akan dianggap tidak memiliki Kepekaan terhadap kondisi krisis.
Sebelumnya ada 28 Rancangan Raperda inisiatof DPRD dan usulan Pemkab yang menurutnya jumlahnya terlalu buanyak .
“Sesuai perintah Presiden RI, Perda itu tidak perlu banyak , tapi harus ada skala prioritas,”terang Alfian Andri Wijaya saat di konfirmasi awak media 28/10/2022.
Politisi Gerindra itu menjelaskan bahwa pihaknya sangat tidak sepakat karena terlalu banyak , oleh sebab itu dengan tegas ia memilih walk out di acara rapat .
“Perlu di ingat . Di tahun 2022 saja dari 25 Raperda yang berhasil diundangkan hanya 3 saja,”pungkasnya. ( Ji ).