Bupati Jember Menjawab Pandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda RPJMD 2021–2026

Jember,PN – Ketika hubungan keharmonisan terjalin antara eksekutif dan legislatif ,usai di di lakukanya pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember 2021–2026 Bupati Jember Ir. H. Hendy Siswanto di dampingi wakil Bupati Gus Firjoun Barlaman menyampaikan jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda dalam rapat Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Jember 01/09/2021.

Rapat paripurna yang dihadiri 28 orang anggota dewan secara daring dan 8 orang anggota dewan secara luring.

Melalui juru bicaranya ( Jubir ) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ) mengapresiasi langkah Bupati Hendy dengan meminta maaf dengan lapang dada kepada masyarakat secara umum , itu menunjukkan bahwa pemimpin yang patut di contoh , mari kita bersama sama membangun Jember lebih baik,”katanya.

Hafidi menambahkan ,agar secepatnya Panitia Khusus ( Pansus ) Covid 19 untuk memanggil pihak terkait , mencari solusi duduk persoalannya yang mana benar di katakan benar dan salah di katakan salah.,”tutur Hafidi holis bernada lantang .

Menanggapi hal itu Bupati Jember Hendy Siswanto sangat mengapresiasi harmonisnya hubungan eksekutif dan legislatif , dan Hendy juga berterima kasih atas masukan saran serta evaluasi dari fraksi-fraksi atas Raperda RPJMD 2021–2026 untuk Jember kedepan.

Hendy Siswanto mengatakan hal ini menyangkut honor pemakaman covid 19 sebagaimana saya sampaikan pada penyampaian nota pengantar bahwa hal ini menjadi pembelajaran serta koreksi agar ke depannya kami akan lebih berhati-hati sehingga tidak terulang kembali dan tidak melukai hati masyarakat, sekali lagi kami menyampaikan permohonan maaf,” ungkap Bupati Hendy dalam sambutannya.

Lebih jauh Bupati Hendy menjelaskan akan mengevaluasi seluruh regulasi, dan menata kembali birokrasi dengan memperhatikan loyalitas, integritas serta kemampuan ASN di lingkungan Pemkab Jember ,sambung Hendy saya bersungguh-sungguh dalam mewujudkan birokrasi yang memiliki kinerja pelayanan publik yang mumpuni, yaitu birokrasi yang mampu membuat design program yang lebih tepat sasaran dan memberikan hasil yang optimal,”katanya .

Hendy Siswanto menyampaikan Langkah pertama yang akan ia ambil adalah , mengintruksikan BPKSDM untuk menginventarisasi seluruh data dan potensi ASN, lalu kami akan meninjau ulang seluruh regulasi guna mewujudkan akselerasi peningkatan kinerja, jabatan serta kepangkatan,”tegas Hendy .

Laporan : Mujianto .

Tinggalkan Balasan