Skip to content

publiknusantara.com

inspirasi berimbang dan pembangunan

Menu
  • Nasional
  • REDAKSI
    • Visi Dan Misi
    • SOP Wartawan
    • Kode Perilaku Jurnalis
  • Provinsi
    • SUMSEL
      • OKUS
      • OKU
      • OKUT
      • Muara Enim
      • Prabumulih
      • PALI
      • OKI
      • MUSI RAWAS
      • MUBA
    • SUMATRA UTARA
    • SUMATRA BARAT
    • KEPRI
    • BENGKULU
    • LAMPUNG
      • WAY KANAN
      • MESUJI
      • PERSAWARAN
    • KALIMANTAN BARAT
    • NUSA TENGARA BARAT
    • NUSA TENGARA TIMUR
  • Hukum & Kriminal
  • Internasional
  • Pedoman Media Siber
  • HUBUNGI KAMI
  • ADVOTERIAL
  • JAWA TIMUR
    • JEMBER
  • Terms of Service
  • Indeks Berita
Menu

Bupati Hadiri Entry Meeting BPK Provinsi Jambi Dalam Rangka Pemeriksaan LKPD 2021

Posted on Maret 23, 2022Maret 23, 2022 by

Tanjabbar, – Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag hadiri acara Entry Meeting Tim BPK Perwakilan Provinsi Jambi dalam rangka Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Jambi, Bertempat di Ruang Pola Utama Kantor Bupati, Selasa(22/03/22).

Hadir dalam rapat tersebut, Penanggung Jawab, Ketua, beserta Anggota Tim Pemeriksa dari BPK-RI Perwakilan Provinsi Jambi, Sekretaris Daerah Tanjung Jabung Barat, Para Kepala OPD dan Para Kabag Lingkup Sekretariat Daerah Tanjung Jabung Barat.

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyambut baik atas pelaksanaan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021 yang dilaksanakan oleh BPK RI perwakilan Provinsi Jambi.

Menurut Bupati, hal ini sejalan dengan cita-cita nya untuk mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH (Berkualitas, Ekonomi maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis) sesuai dengan misi ke-3 nya yaitu peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tujuan terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel dengan sasaran khusus yaitu meningkatnya kinerja penganggaran, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

“Kami telah melakukan berbagai upaya agar dapat terus memperoleh opini terbaik atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan alhamdulillah atas kerja keras dari seluruh OPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2020 yang lalu telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI dan untuk itu kami bertekad, berupaya dan berharap agar kami dapat mempertahankan opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2020,” tutur Bupati.

Melalui pemeriksaan ini, Bupati berharap agar dapat mengevaluasi dan mengetahui kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah dan mampu melakukan perbaikan pengelolaan keuangan daerah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Berkenaan dengan pemeriksaan ini, saya instruksikan kepada seluruh kepala OPD agar dapat membantu dengan memberikan data yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa dan juga dapat memberikan informasi yang akurat agar pemeriksaan dapat berjalan dengan baik dan lancar,” ujarnya.

Bupati juga mengingatkan kepada seluruh OPD untuk sesegera mungkin menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan yang telah dilaksanakan, baik yang dilakukan oleh BPK-RI maupun APIP Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

“Agar pemeriksaan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, kepada seluruh Kepala OPD untuk tidak keluar daerah, kecuali untuk hal yang sangat mendesak dan harus mendapat izin dari pimpinan, dan saya harapkan agar bersikap kooperatif dan proaktif selama pelaksanaan pemeriksaan LKPD Tahun 2021,” tambah Bupati.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, BPK-RI Perwakilan Provinsi Jambi Nelson Humiras Halomona Siregar mengatakan bahwa ia sangat berharap komunikasi antar Tim BPK-RI dan Kepala OPD dapat berjalan dengan lancar. Karena menurutnya, audit ini adalah audit laporan keuangan dengan tujuan untuk memberikan opini.

Sesuai dengan Undang-undang, BPK diwajibkan untuk mendeteksi terkait adanya pelanggaran-pelanggaran kepatuhan terhadap perundang-undangan. Jadi, diharapakan kepada OPD dapat memberikan informasi yang benar.

“Apabila kami telah melakukan pemeriksaan namun kami tidak mendapatkan informasi, maka tim akan mengganggap bahwa yang ditemukan itu benar adanya, jadi sangat penting informasi dan penjelasannya,” ucapnya.

Ia juga sampaikan bahwa, setiap tahun masing-masing daerah mendapatkan anggaran, yang pertama ingin dilihat adalah pelaksanaan dari anggaran tersebut selama Tahun 2021, terkait berapa uang yang dikelola seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Inilah yang akan di lihat Tim BPK atas penggunaan-penggunaan dari belanja-belanja tersebut.

Laporan : Haryono

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Trulli
Trulli

Kategori

Arsip

  • Oktober 2025
  • September 2025
  • Agustus 2025
  • Juli 2025
  • Juni 2025
  • Mei 2025
  • April 2025
  • Maret 2025
  • Februari 2025
  • Januari 2025
  • Desember 2024
  • November 2024
  • Oktober 2024
  • September 2024
  • Agustus 2024
  • Juli 2024
  • Juni 2024
  • Mei 2024
  • April 2024
  • Maret 2024
  • Februari 2024
  • Januari 2024
  • Desember 2023
  • November 2023
  • Oktober 2023
  • September 2023
  • Agustus 2023
  • Juli 2023
  • Juni 2023
  • Mei 2023
  • April 2023
  • Maret 2023
  • Februari 2023
  • Januari 2023
  • Desember 2022
  • November 2022
  • Oktober 2022
  • September 2022
  • Agustus 2022
  • Juli 2022
  • Juni 2022
  • Mei 2022
  • April 2022
  • Maret 2022
  • Februari 2022
  • Januari 2022
  • Desember 2021
  • November 2021
  • Oktober 2021
  • September 2021
  • Agustus 2021
  • Juli 2021
  • Juni 2021
  • Mei 2021
  • April 2021
  • Maret 2021
  • Februari 2021
  • Januari 2021
  • Desember 2020
  • November 2020
  • Oktober 2020
  • September 2020
  • Agustus 2020
  • Juli 2020
  • Juni 2020
  • September 2017
©2025 publiknusantara.com | Design: Newspaperly WordPress Theme