Jember,PN – Selalu di janjikan setelah Penetapan Anggaran Keuangan (PAK) akhirnya para insan Pers datangi Kantor Kominfo Jember , kendati demikian kedatangan para kuli tinta itu untuk menanyakan yang terhutang di tahun 2021 .
“Kami ingin memastikan kapan terbayarnya kerjasama pemberitaan tahun 2021,”ujar Ihya Ulumuddin atau yang biasa di sapa Udik . 23/09/2022.
Udik menambahkan bahwa pihaknya tidak mau ambil kontrak kerjasama itu karena teman -temanya banyak yang tidak di kasih kontrak kerjasama oleh Kominfo .
“Kami di kasih kerjasama , tapi kami gak ngambil karena teman teman kami banyak yang tidak dapat kerjasama ,”imbuh Udik .
Udik menjelaskan kedatangannya ke Kominfo , yakni untuk memastikan kapan akan di bayar kerjasama pemberitaan tahun 2021.
“Saya butuh kepastian dan jaminan ,kapan akan di bayar, karena saya khawatir seperti hutang Wastafel,”terang Udik.
Sementara itu Kepala Biro Memorandum Jember Edy Winarko mengatakan bahwa kepada Diskominfo Kabupaten Jember, untuk berlaku adil seperti slogan bupati Hendy Siswanto, bahwa semua pihak akan dirangkul .
“Kalau hanya beralasan anggaran tahun 2022 tidak cukup untuk bekerja sama (MoU) semua media yang ada di Jember, untuk itu anggaran di tahun 2023 bergantian media yang belum mendapatkan bisa gantian bisa dapat, ” harap Edy.
Edy menambahkan, Apapun ketentuan dan persyaratan yang diminta Diskominfo sebagai syarat MoU akan kita penuhi semua.
Sementara itu hasil penelusuran awak media ini , kepala dinas Kominfo Bobby Arie Sandy sedang tidak ada di kantor , terbukti ruangan kerjanya tertutup . Namun awak media menghubungi by telepon Washtsapnya di nomor 0821-40xxx168 tidak aktif bertuliskan memanggil.
Alhasil para awak media ini di temui Sekretaris Kominfo Deny Ginting , ia mengatakan bahwa soal terhutang masih nunggu dana Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) .
“Soal hutang sudah mendapatkan rekomendasi dari BPK boleh di bayar, dan di PAK sudah kita anggarkan,”ujar Ginting.
Ginting menambahkan bahwa , dirinya masih baru menjabat di Dinas Kominfo , karena sebelumnya ia menjabat camat Panti.
“Ini warisan . Saya hanya melanjutkan , tapi soal yang terhutang , setelah ada penetapan dana Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) dan di ajukan ke provinsi , baru diel dan akan colling teman – teman .
Dari penelusuran media ini di temukan saat penyampaian pandangan umum fraksi di DPRD Jember . fraksi Partai Kebangkitan Bangsa saat membacakan nota pengantar LPP APBD tahun anggaran 2021 di Gedung DPRD pada tanggal 19/07/2022.
“Harus dicemati dan menjadi atensi Bupati dan Wakil Bupati yakni ada tiga urusan pemerintahan yang memiliki serapan anggaran di bawah 50 persen.
“Yang pertama Dinas Komunikasi dan Informatika dengan serapan hanya 40,53 persen ,”beber Mufid saat membacakan nota pengantar LPP APBD 2011 .(Ji) .