Tanjab, PN- Kelompok Tani Mekar Jaya yang langsung di pimpin H. Soma Wijaya (106) tahun selaku Ketua, kembali mengadakan silaturahmi dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Kantor Bupati. Senin (26/07/21)
Turut hadir mendampingi H. Soma Wijaya, Ketua LSM KMPK beserta perwakilan 8 anggota dan beberapa awak media guna meliput silaturahmi antara Pemkab dan Kelompok Tani Mekar Jaya.
Diketahui silaturahmi tersebut bertajuk, “Mempertanyakan Kepada Exekutif (Pemkab Tanjabbar) Perihal Surat Rekomendasi Komisi II DPRD Mengenai Sengketa Lahan yang Terletak Di Blok Ahok Jl. 221 Betara 8” sekitar 2 minggu yang lalu.
Sementara itu, Wakil Bupati Hairan, SH saat silaturahmi berlangsung di dampingi Asisten II, Ketua TIMDU dan beberapa OPD terkait.
Pada saat silaturahmi berlangsung, Wabup mengucapkan selamat datang kepada Kelompok Tani Mekar Jaya yang telah hadir di ruangannya. Dan meminta kepada Jubir Kelompok Tani Mekar Jaya untuk menjelaskan maksud dan tujuan kehadiran mereka menemui Pemkab di ruang kerjanya.
“Kami datang pada hari ini untuk menindak lanjuti hasil rapat di Komisi II di DPRD Tanjab Barat, permasalahan penyelesaian ganti rugi tanaman tumbuh serta bangunan di atas tanah seluas 165 Ha yang di gusur oleh PT. WKS.” Ungkap-nya
Selain itu kami mempertanyakan kapan surat rekomendasi dari komisi II DPRD Tanjab Barat di laksanakan oleh pihak exekutif ? sementara surat ini sudah 2 minggu di kirim DPRD Ke exsekutif”. Jubir menambahkan.
“Jadi di kabupaten kita kan ada TIMDU (Tim Terpadu) yang terdiri dari Kesbangpol, Kepolisian, ada pemerintah dan ada Kejaksaan di dalamnya. Mungkin suratnya sudah masuk ke pak Ajis belum ? Tanya Wabup Ke ketua Timdu. Silahkan pak Ajis sampaikan”. Kata Wabup
“Trimakasih pak, ini sumber Mekar Jaya dengan WKS ? kita Jadwalkan hari Kamis pak”. Ujar Ketua Timdu.
“Begitu ya, bahwa kita sudah terima suratnya dari DPRD melalui asisten ke eksekutif (pemerintah) nah kami pemerintah ada Timdu pak. Timdu ini, dalam saya rasa ada 30 perusahaan yang akan mereka tangani dalam tahun ini termasuk ini.” Jelas Wabup
“Bahawa hari ini, kami pemerintah menjamin bahwa tidak berpihak kepada perusahaan akan tetapi kami berpihak ke masyarakat, kita mendorong supaya apa yang menjadi hak-hak bapak terpenuhi”. Tutup Wabup
Laporan : Hariyanto