Musi Rawas — PN, Aliansi Pemuda dan Masyarakat Peduli Buruh Musi Rawas akan menggelar aksi menolak Omnibus Law Undang-Undang atau UU Cipta Kerja di Kabupaten Musi Rawas, Senin 12 Oktober 2020 Mendatang.
Aksi ini merupakan sebuah bentuk seruan yang ditujukan pada sidang para pembaca yang budiman untuk mendeligitimasi intervensi negara atas kehidupan sipil–yang mana adalah kita semua,
Aksi yang dikenal dengan seruan “Musi Rawas Memanggil”
Aksi nasional ini bakal mengusung satu tuntutan, yakni meminta DPR dan pemerintah membatalkan omnibus law seluruhnya. Sidang paripurna DPR diminta untuk tidak mengesahkan dan mengundangkan RUU Cipta Kerja.
Sejak awal omnibus law dicetuskan pemerintah, Gebrak dan Aliansi-aliansi Daerah telah menyatakan sikap untuk menolak secara keseluruhan. Namun demikian, hal ini ternyata tak didengar pemangku kepentingan.
Omnibus law Cipta Kerja dinilai tidak hanya merugikan kaum buruh, tetapi juga merugikan kaum tani, masyarakat adat, pemuda, pelajar, mahasiswa, miskin kota, nelayan dan mayoritas rakyat kecil lainnya.
Keberadaan omnibus law diduga akan memperburuk kondisi kerja di Indonesia, upah murah, memudahkan PHK, dan merusak lingkungan.
Alam Selaku Koordinator Lapangan saat dihubungi via w.a Menegaskan, “seruan aksi ini dipicu sikap DPR dan pemerintah yang tidak mau mendengarkan aspirasi rakyat. Menurutnya, DPR secara diam-diam justru gencar melakukan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di tengah malam dalam situasi pandemi Covid-19, yang semakin buruk penanganannya dan berakibat pada pemberhentian kerja (PHK) massal. Ungkap Alam (9/10/2020)
Alam Menilai, sikap pemerintah dan DPR yang ngotot untuk meloloskan beleid kontroversial tersebut semakin membuktikan bahwa pemerintah dan DPR hari ini adalah penghamba kaum modal dan tidak peka terhadap penderitaan kaum buruh, petani, nelayan, masyarakat adat dan rakyat kecil. Tutupnya
Laporan : Zainuri