Jember,PN – Bertempat di UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Puger Jember anggota komisi E DPRD Provinsi Jawa melakukan kunjungan kerja.
Kunker tersebut di sambut Drs. Bagus Suprobo Kepala UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha (PSTW) Jember beserta jajarannya.
Kepada awak media Kepala UPT mengatakan bahwa saat ini Penerima Manfaat ( PM) di UPT PSTW Jember sudah over load maka dari itu kami berharap pemprov Jatim untuk bekerjasama lebih optimal lagi.
“Jumlah PM sudah over load maka dari itu kami kedepan akan meminimalisir mereka yang datang, namun ketika mereka sudah terlanjur datang kesini , maka kami akan tetap memberikan pelayanan terbaik, akan tetapi harapan kami kedepan kepada keluarga PM untuk lebih peduli kepada keluarganya yang ada di sini,”ungkapnya.
Ia mengungkapkan bahwa rata-rata mereka yang di rehabilitasi ( PM ) kebanyakan orang Jember, akan tetapi dari luar Jember juga ada seperti Blitar, Banyuwangi dan daerah lainnya.
Di tempat yang sama anggota komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur Umi Zahrok M.Si mengatakan dengan kondisi UPT PSTW yang demikian maka kami akan segera mengadakan rapat untuk menyampaikan beberapa persoalan yang ada di sini.
“Iya… Kami juga mengapresiasi kepala UPT PSTW dengan alokasi APBD yang dikelola dengan baik,”ujarnya.
Dijelaskan Umi Zahrok, UPT PSTW pelayanan juga bagus, mengapa tidak seperti tempatnya juga bersih dan kalau pagi para PM melakukan senam, akan tetapi kami berharap kepada para masyarakat atau keluarga harus lebih peduli terhadap orang tua.
“Kami komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur berharap kepada masyarakat untuk lebih peduli terhadap orang tua atau keluarga tidak kemudian di telantarkan, namun kalau sudah ada di sini tentunya akan di layani dengan baik,”ungkapnya pada 31/01/2024.
Terlepas dari kunjungan kerja ke UPT PSTW Jember rombongan anggota komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur melanjutkan perjalanan dinasnya ke SMK Perikanan dan kelautan Jember dalam kunjungannya rombongan anggota komisi E di sambut pengasuh dan jajaran guru SMK Perikanan dan kelautan Jember.
“Di SMK Perikanan dan kelautan Jember ini walupun sekolah swasta perlu di lakukan perhatian dan terkait Bantuan Operasional Sekolah ( BOS) , dari pemprov Jatim, Program Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang diberikan kepada sekolah untuk dikelola sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat,”jelasnya.
Perempuan kelahiran Jember itu juga menyinggung soal guru PPPK agar pemprov Jatim memberikan kebijakan supaya guru potensi itu setelah di angkat pegawai negeri di kembalikan ke sekolah asal tidak di pindah ke sekolah lain.
“Kami ada mengadakan rapat kerja dan akan kami panggil kepala dinas pendidikan Jatim terkait BOS, dengan Badan Kepegawaian Daerah ( BKD) Jatim terkait kepala sekolah yang kehilangan guru potensinya agar di carikan solusinya,”pungkasnya.
Laporan : Mj