BATURAJA — PN, Sekretaris Daerah OKU Menghadiri Rapat Paripurna DPRD OKU Dalam Rangka Pidato Kenegaraan Presiden RI HUT Ke-75 Kemerdekaan RI Bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD OKU, Jumat (14/08/2020).
Dalam Pidato Kenegaraan HUT Ke-75 Kemerdekaan RI Presiden Joko Widodo mengatakan dalam menghadapi Pandemi Covid-19, pemerintah telah memberikan bantuan sosial bagi masyarakat melalui bantuan sembako, bansos tunai, subsidi dan diskon tarif listrik, BLT Desa, dan subsidi gaji, membantu UMKM untuk memperoleh restrukturisasi kredit, memperoleh Banpres produktif berupa bantuan modal darurat, membantu tenaga kerja yang menjadi korban PHK, antara lain melalui bantuan sosial dan Program Prakerja.
Selain itu juga, pemerintah telah melakukan realokasi anggaran dalam waktu singkat, menerbitkan Perppu No.1 Tahun 2020, yang kemudian disetujui oleh DPR menjadi UU No.2 Tahun 2020, bersinergi dengan BI, OJK, dan LPS untuk memulihkan perekonomian.
Terima kasih kepada anggota DPR atas kerja cepatnya. Dari prosedur panjang dan berbelit menjadi smart short cut.
Presiden menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para dokter dan perawat, serta seluruh petugas medis di rumah sakit, laboratorium, klinik-klinik kesehatan, dan di rumah isolasi dalam menangani Covid-19.
Begitu juga kepada tokoh masyarakat, para relawan, awak media, aparat TNI dan Polri, serta para ASN di pusat dan di daerah penguatan kapasitas SDM, pengembangan rumah sakit dan balai kesehatan, serta industri obat dan alat kesehatan harus diprioritaskan.
Pada bagian lain, Presiden mengatakan ketahanan pangan, dengan menjamin kelancaran rantai pasokan makanan dari hulu produksi sampai hilir distribusi, ke seluruh wilayah negeri.
Lanjut Jokowi, saat ini sedang dikembangkan food estate di Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Sumatera Utara, dan akan dilakukan di beberapa daerah lain. Program ini merupakan sinergi antara pemerintah, pelaku swasta, dan masyarakat sebagai pemilik lahan maupun sebagai tenaga kerja.
Upaya besar juga telah dan sedang dilakukan untuk membangun kemandirian energi. Tahun 2019, kita sudah berhasil memproduksi dan menggunakan B-20. Tahun ini kita mulai dengan B-30, sehingga kita mampu menekan nilai impor minyak di tahun 2019. Pertamina bekerja sama dengan para peneliti telah berhasil menciptakan katalis untuk pembuatan D-100, yaitu bahan bakar diesel yang 100% dibuat dari minyak kelapa sawit, yang sedang uji produksi di dua kilang.
Ini akan menyerap minimal 1 juta ton sawit produksi petani untuk kapasitas produksi 20 ribu barel per hari. Hilirisasi bahan mentah yang lain juga terus dilakukan begitu juga dengan batubara.
Biji nikel telah bisa diolah menjadi ferro nikel, stainless steel slab, lembaran baja, untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan, dan mengurangi dominasi energi fosil. Kawasan Industri Batang, Subang, dan Majalengka sedang dikembangkan dalam waktu singkat, dirancang untuk mampu mengundang investasi berkualitas, yang bersinergi dengan UMKM.
Pemerintah mengharapkan agar regulasi harus dipermudah, dedikasikan untuk perekonomian nasional yang adil, untuk kepentingan lapangan kerja untuk mengentaskan kemiskinan, dengan menyediakan kesempatan kerja yang seluas-luasnya.
Agenda Pilkada 2020 harus tetap berjalan dengan disiplin tinggi dalam menjalankan protokol kesehatan. Peran media digital harus diarahkan untuk membangun nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan dan didorong untuk menumpuk kontribusi bagi kemanusiaan dan kepentingan bangsa.
MPR dengan cepat membuat payung program baru “MPR Peduli Covid-19”. DPR menyetujui dan mengesahkan Perppu No. 1 tahun 2020 menjadi Undang-Undang untuk memberikan payung hukum dalam mengatasi krisis kesehatan dan perekonomian.
Perppu No. 2 tahun 2020 menjadi Undang-Undang untuk melandasi penundaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah. Agenda-agenda legislasi yang lain juga tetap berjalan efektif, antara lain pembahasan RUU Pertambangan Mineral dan Batu Bara serta RUU Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.
Presiden mengapresiasi respons cepat dilakukan oleh DPD terhadap permasalahan mendesak yang dihadapi oleh daerah, mulai dari pemberdayaan ekonomi rakyat melalui BUMDes, peningkatan daya saing daerah, dan dukungan penerapan protokol kesehatan dengan menyiapkan 9 RUU usul inisiatif DPD dan beberapa agenda lain sesuai bidang tugas DPD.
Di tengah pandemi seluruh kementerian dan lembaga melakukan upaya penanganan Covid-19 secara bersama-sama dengan menciptakan inovasi dan kreatifitas sesuai bidang masing-masing.
Target kita saat ini bukan hanya lepas dari pandemi, bukan hanya keluar dari krisis. Langkah kita adalah melakukan lompatan besar memanfaatkan momentum krisis yang saat ini sedang terjadi.
Acara dihadiri Forkopimda OKU, Anggota DPRD OKU, Sekda, Asisten, Staf Ahli, OPD, Kabag, Camat dan Undangan Lainnya.( Red)