Jawa Timur Bertekad Menurunkan Kemiskinan Ekstrim
Jember,PN – Kemiskinan menurut standar PBB yaitu perorang mendapatkan penghasilan $ 2 perorang. Secara umum Indeks Gini (gini ratio) yang merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah di temukan kesenjangan kaya miskin lebih banyak di kota. Sedangkan Jawa Timur pertumbuhan ekonominya mencapai 72,16 point tahun selama tahun 2022.
“Tapi masih ada kerentanan masyarakat miskin di Jatim,”ujar Umi Zahrok anggota DPRD provinsi Jawa timur F-PKB , pada Rabu 03/05/2023.
Ia menjelaskan bahwa masih ada sekitar 5 Kabupaten kota yang mampu meretaskan kemiskinan.
“Jadi masih ada 33 kabupaten kota yang harus kerja keras mengentaskan kemiskinan,”terangnya.
Kenapa orang miskin masih menjadi miskin. Menurut periset Banerjee & Dulfio, 2007 menyatakan antara lakn: fertility atau banyak anaknya orang miskin kerja srabutan, sedikit yang menabung di bank formal, wirausaha rendah, aset rendah, usaha kecil hanya untuk makan.
“Orang miskin ada 2 kriteria . Pertama yang sudah mendapat bantuan pemerintah dan memiliki talent yang baik, kedua ada orang yang mendapat bantuan tapi kebutuhan dan talent rendah,”bebernya.
Oleh sebab itu perlu ada skill transfer, bimbingan dan diberi modal.Yaitu (1) drip feeding transfer semacam Bantuan Langsung Tunai ( BLT) , kebijakan yang ke-2 solusinya memberikan skill transfer atau bimbingan.
“Orang miskin kalau menurut BPS bisa diukur dari apakah sudah memiliki BPJS, apakah sudah memiliki MCK, dan akses lainnya. Jatim merupakan Provinsi yang powerfull dari segi geopolitik dan penyumbang Perekonomian di tingkat nasional yang bagus,”terangnya.
Alumni universitas Wali Songo itu menjelaskan. Daerah maju itu biasanya yang banyak perusahaan, tapi daerah pertanian cenderung lemah,”Ungkapnya.
Namun demikian . Lanjut Umi Zahrok masih terjadi kesenjangan, maka perlu kebijakan lagi.
Mengapa orang terjebak dalam kemiskinan karena kebijakan yang masih sporadis. Oleh karena itu perlu singkronisasi data, program pemberdayaan yang harus terintegrasi.
“Program pemerintah harus melibatkan masyarakat. Terutama bagi masyarakat pertanian yang perlu dukungan pemerintah untuk diservikasi tanam dan teknologi pasca panen supaya generasi muda tertarik untuk menjadi petani. Kedepan yang urgent adalah pangan dan air,”pungkasnya.
Oleh: Umi Zahrok DPRD Jatim F-PKB.
Editor : Mujianto.