Membangun Desa Akar Kekuatan Sebuah Negara
Penulis : M Jaddin
Editor : Mujianto
JEMBER,PN – Dalam perencanaan sebuah kebijakan pemerintah daerah, perlu adanya sebuah keberpihakan dan skala prioritas tujuan. Hal ini sangat penting untuk menjadi arah penentu kebijakan dalam mencapai keberhasilan sebuah program. 15 / 04/ 2023.
Membangun Desa, berbasis Sumber daya alam dan sumber daya manusianya harus menjadi skala prioritas tujuan dari program kebijakan pemerintah. Karena desa mempunyai peran yang sangat fundamental dan strategis dalam penguatan ekonomi sebuah negara.
Ketika ekonomi pedesaan tumbuh kuat maka akan dipastikan pertumbuhan perekonomian sebuah negara juga akan semakin kuat.
Membangun, merupakan produk konsepsi pemerintah yang ingin
mensejahterakan rakyatnya karena merupakan produk untuk rakyat, maka atas nama
demokrasi, membangun juga dikonsepsikan , “Dari, Oleh dan Untuk rakyat” .
Konsepsi ini memunculkan paham partisipasi dalam pembangunan.
Betulkah membangun mensyaratkan partisipasi sebagai gerbang keberhasilannya. ? Secara teoritis konsep ini sangat dipahami, secara praktis pemahaman konsep ini bias seiring dengan berkembangnya logika kapitalis yang
menyertai aktivitas pembangunan.
Pemerintah, rekanan, kaum profesional terdidik
adalah pelaksana-pelaksana proyek.
Kelompok ini berangkat dari kaum terdidik, terampil, berkultur kota, memiliki logika elitis dan terbiasa mengukur segala sesuatu
berdasar ukuran-ukuran baku kapital (anggaran).
Secara dikotomis dapat
diilustrasikan prefrensi nilai yang membedakan antara penyelenggara pembangunan (pemerintah) dengan sasaran pembangunan (wong ndeso), misal kota-desa, industri pertanian, padat karya-padat modal, profesional-gotong royong dst.
Namun demikian
pembangunan selalu berada pada ayunan pendulum dikotomi tersebut.
Walaupun ada bias kota pada setiap aktivitas pembangunan tetapi tidak bisa dikatakan bahwa
pemerintah tidak memperhatikan pembangunan desa.
Ngangsu kaweruh ( belajar ) dari rakyat, adalah bagian konsep pembangunan “Dari
rakyat ”. Orientasi kaum profesional atas logika pengetahuan yang diperoleh secara hebat dengan gelar hebat dan pendapatan hebat, ternyata hanyalah sumber kegagalan pembangunan desa.
Orientasi padat modal,karena honor besar.
Orientasi padat teknologi, karena dianggap mudah.
Orientasi tidak percaya rakyat karena logika pengalaman rakyat terdengar aneh dihadapan logika pengetahuan, telah menempatkan kaum profesional pada posisi yang mengingkari kebenaran itu sendiri.
Ketika ilmu tidak berbasis teori, ketika ilmu tidak berdasar penelitian, ketika ilmu
tidak tertuang dalam kumpulan kosepsi-konsepsi dan premis-premis, ketika ilmu tidak
dijustifikasi oleh gelar, maka ia dianggap tidak pernah ada, padahal ilmu yang terlahir dari sebuah pengalaman praktek dilapangan justru lebih mampu menghadirkan solusi atas semua persoalan yang terjadi dengan segala spesifikasi, tantangan, dan faktor2 lain yang mempengaruhinya.
Maka, membangun desa harus dimulai dari sini. Ya dari sini. Ayo kita mulai Pemerintah, kaum profesional, pemilik kapital yang memiliki idealisme membangun desa harus memulai belajar dari rakyat. Rakyat memiliki ilmu dan pengalaman
tersendiri yang sulit disinkronkan dengan jargon formal pembangunan.
Formalisasi pembangunan desa dalam bingkai anggaran kinerja dengan segala ukuran semunya telah membiaskan makna pembangunan desa itu sendiri. Ukuran, standar, norma,
etika, pengetahuan, efisiensi, teknologi, semuanya rakyat punya. Tinggal kita yang
telah mengklaim didukung rakyat ini berani tidak memanfaatkan semua itu ?
Maka, buktikan komitmenmu wahai penyelenggara
pembangunan desa untuk mengasosiasikan seluruh yang “Dari rakyat” sebagai tolok
ukur pembangunan desa . melalui pembangunan desa “Oleh rakyat” dan sepenuhnya berorientasi manfaat dan maslahat “Untuk rakyat”.
Bagaimana desain
operasionalnya ?. Mari kita diskusikan …?