TTU — PN, Organisasi KM3N Kefamenanu melalui Sekretaris Umumnya Elfridus Mandonsa, angkat bicara terkait nasib Malang tenaga kontrak Sebanyak 1.712 yang saat ini belum Menerima Gaji.
“Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (Pemkab. TTU) telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 25 miliar lebih untuk menggaji 1.712 tenaga guru kontrak daerah yang ada, namun Sanggat disayangkan karena sampai saat ini belum Dilakukan Pembayaran Kepada Tenagga Kontrak Sebanyak 1.712 Yang Belum Menerima Gaji
Lebih lanjut pria yang biasa di sapa Frit ini mengungkapkan Kepada wartawan Saat Ditemui Dikediamannya Minggu, ( 09/08/2020) iya Menjelaskan , bahwa sesuai berita yang Pernah Iya bacanya di Media TIMEX Kupang , Berita yang Terbit Pada tanggal 12 juni 2020 Dengan Judul Berita Yang Ditayangkan ” kasihan nasib guru tenaga kontrak TTU siap 25 m untuk bayar gaji tapi bupati tak keluarkan sk ” Dalam Sajian Berita Media TIMEX Kupang , Yang Terbit Pada tanggal 12 juni 2020, Bahwa Menjelaskan anggaran yang bersumber dari APBD II TTU Tahun Anggaran 2020 tersebut kini masih mengendap di kas daerah. Pasalnya, sejumlah tenaga kontrak hingga kini belum mendapatkan legitimasi berupa SK kontrak daerah dari Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes.
MasihFrit, Kami tegaskan supaya segera dilakukan Pembayaran apa yang menjadi hak teko dan Kami Memintak SK KOntrak juga segera diberikan kepada mereka, Selain Itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas PKO TTU, sempat mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 25 miliar lebih untuk upah 1.712 tenaga guru kontrak daerah, lalu kenapa sampai saat ini belum di bayar ? ” tegasnya
Lebih lanjut, Frit juga kecam akan menggelar aksi besar-besaran jika alokasi dana tersebut untuk membayar gaji guru kontrak dari Januari-Desember tahun anggaran 2020 masing-masing menerima upah senilai Rp 1.250.000 setiap bulannya, dari KM3N Kefamenanu kita kasih detlain waktu sampai awal bulan September.” Jealasnya
“Jika sampai detlain waktu yang ditentukan belum dibayar, maka kami dari KM3N Kefamenanu tidak segan-segan untuk menggelar aksi, bila perlu yah, kita buatkan posko saja di kantor daerah” tambahnya.
Selain mengecam Pemkab TTU, pihaknya juga melalui media, mendesak pihak DPRD Kabupaten TTU untuk menjalankan fungsi legislasinya, sebab fungsi dari DPRD yang tertuang dalam Peraturan DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 1 Tahun 2019 itu harus dijalankan sesusai aturan tersebut.
“Harapan kami kedepannya yah, kepada PEMKAB TTU segera Melakukan Pembayaran gaji 1.712 guru tenaga kontrak daerah, Dan Kami Minta Kepada DPRD juga jalankan fungsinya dengan baik dan kepada Kejari TTU segera selesaikan polemik yang ada di kabupaten TTU, jika tidak yah silahkan nantikan kedatangan kami” tutupnya.
Laporan : Elfridus Mandonsa