Jember,PN – Jika sebelumnya BPN mendapat penolakan dari Topi Bangsa dan tokoh masyarakat Jember , kali ini BPN Jember di kepemimpinan Ahyar Tarfi justru mengalir banyak dukungan dari warga Jember .
Diketahui sebelumnya , BPN Jember memohon lapangan Talangsari untuk di jadikan kantor baru yang akhirnya mendapat penolakan keras dari Ketum Topi Bangsa Baiquni Purnomo . Namun kali ini ATR BPN memohon kepada pemerintah daerah yakni aset tanah yang ada di GOR Kaliwates untuk penempatan kantor BPN.
Kepala BPN Jember Ahyar Tarfi mengatakan bahwa , pihaknya memohon aset kepada pemerintah daerah karena menurutnya kondisi kantor BPN saat ini tidak representasi.
“Alasan kami meminta lahan tanah kepada pemerintah daerah itu, karena kondisi kantor BPN Jember saat ini sudah tidak representasi lagi untuk menampung arsip dokumen tanah milik masyarakat Jember,bukan hanya itu, lahan parkir yang tergolong sempit sehingga mengharuskan tamu maupun karyawannya memarkirkan kendaraannya di tepi jalan,”ujar Ahyar.
Ahyar Tarfi menjelaskan proses permohonan aset tanah kepada pemerintah daerah kabupaten Jember , terbilang cepat bahkan tak sedikit masyarakat yang tidak mengetahui kapan terjadi prosesnya.
Kendati demikian lanjut Ahyar permohonan pelepasan tanah melalui tahapan yakni yang pertama rapat Fraksi DPRD , kemudian rapat komisi , kami di undang dan akhirnya DPRD berkunjung ke kantor kami.
“Latar belakang kita memohon kepada Bupati dan DPRD untuk di proses lebih cepat , karena kami punya target 72 ribu sertifikat di tahun 2022 , lanjut Ahyar sisa arsip tahun 2021 kemaren juga banyak sehingga lorong-lorong kami jadikan tempat arsip , karena tidak muat , bayangkan saja ruangan yang semestinya difungsikan untuk ruang kerja, saat ini kami gunakan untuk ruang arsip , karena kondisi kantor BPN Jember saat ini sudah penuh. ,”paparnya.
Lebih jauh Ahyar Tarfi menjelaskan bahwa BPN juga memberikan kontribusi keuangan kepada pemerintah daerah Jember yakni menyumbang Pendapatan Asli Daerah ( PAD ).
“Tahun 2022 ini kami memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah Jember 65 Milyar , di tahun sebelumnya BPN juga memberikan kontribusi ke pemerintah daerah dan ini bukan nilai kecil,”beber Ahyar.
Akhyar menambahkan desakan permohonan lahan itu karena persoalan anggaran BPN Jember dapat bantuan pembangunan kantor baru sebesar Rp 6 milyar dari pemerintah pusat.
“Anggaran itu bersifat terbatas, karena didapat dari pinjaman Bank Dunia. Oleh sebab itu jika penyerahan aset kepada BPN lancar , tentunya tahun ini pelaksanaan pembangunan akan kami laksanakan,”imbuh Ahyar.
Lebih jauh Ahyar mengatakan bahwa, BPN memproses sertifikat tanah masyarakat yang melalui PTSL itu gratis.
“Kalau proses sertifikat gratis , kesiapannya mereka harus mengadakan sendiri,”bebernya.
Sementara itu ketua umum Topi Bangsa Baiquni Purnomo saat di temui awak media mengatakan bahwa dukungannya kali ini kepada BPN karena ada beberapa alasan.
“Yang pertama landasan dukungan kepada Pemkab Jember yakni , aset yang diminta terletak di GOR , dan disana kawasan perkantoran, tapi perlu di ketahui kalau masih tetap di Talangsari kami jadi garda terdepan untuk menolak,”ungkap Baiquni Purnomo Ketum Topi Bangsa.
Selain itu lanjut Baiquni Purnomo atau yang biasa di sapa Gus Baiqun, kantor BPN saat ini juga sempit seiring berjalannya waktu permintaan pelayanan dari masyarakat semakin banyak.
“Contoh saja , lahan sempit , parkir juga sulit , baik tamu maupun karyawannya, belum lagi macet karena jalan depan kantor BPN padat pengendara.Olwh sebab itu dengan imbal balik BPN kepada masyarakat Jember selain sharing profit, pelayanan harus di tingkatkan, contoh lagi persoalan Tanah Ketajek yang belum selesai sertifikasinya , dan percepatan proses sertifikat tanah masyarakat, artinya tidak menunggu bertahun-tahun,”pinta Gus Baiqun.
Tapi , lanjut Gus Baiqun , setelah proses sertifikat tanah masyarakat selesai maka secara otomatis harga jual tanah masyarakat akan naik ,”pungkasnya.
Laporan : Mujianto.